AdministrasiPenilaian di SD Laboratorium UKSW (Suhandi Astusi) 122 unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian kegiatan supervisi. Bertolak dari hal tersebut, kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada hakikatnya merupakan keputusan yang strategis. PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.19/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Audit danmalam. Hal ini menimbulkan banyak masalah terutama bagi tenaga kerja yang tidak atau kurang dapat menyesuaikan diri dengan jam kerja yang lazim. Peraturan mengenai ketenagakerajaan telah diatur secara khusus dalam undang-undang No.13 Tahun Pasal 77 sampai pasal 85. Dimana, Pasal 77 ayat 1, Untukitu diperlukan SDM pelatihan kerja yang kompeten dan profesional, baik di lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan penilaian, dan sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja a. Membantu dalam rekruitmen. b. Membantu penilaian unjuk kerja. f proses penyusunan dan penilaian Amdal serta Persetujuan Lingkungan; g. sistem informasi dokumen lingkungan hidup; h. etika penyusun dan penilai Amdal; dan i. pembinaan, pengawasan dan sanksi. (6) Kurikulum pelatihan penilaian Amdal dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berisi muatan: a. MENTERITENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2014 NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); - 3 - 10. 3FAk.

penilaian banyak tenaga kerja ri tak kompeten